Berita

Sangat Penting Organisasi Bantuan Hukum, Aset Bangsa dengan Juang dan Patriotik dengan Sesuai Masa nya.

Organisasi bantuan hukum memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Organisasi bantuan hukum, baik yang berbentuk lembaga bantuan hukum (LBH) maupun organisasi kemasyarakatan (LSM), berwenang memberikan layanan hukum tanpa biaya kepada individu atau kelompok yang memenuhi kriteria tertentu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, organisasi bantuan hukum juga memiliki kewajiban untuk membantu kelancaran pemberian bantuan hukum dengan menyediakan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.

Organisasi bantuan hukum dan pengacara memiliki peran yang berbeda dalam sistem hukum. Organisasi bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), menyediakan layanan hukum gratis atau pro bono bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. LBH berfokus pada pemberian akses keadilan bagi pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Sementara itu, pengacara adalah profesional hukum yang memberikan layanan hukum kepada klien dan biasanya menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Pengacara dapat mewakili klien di pengadilan dan melakukan tindakan hukum atas nama klien mereka, dan mereka harus memiliki izin praktik  untuk dapat memberikan layanan hukum.

Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada tujuan layanan dan struktur pembayaran untuk layanan yang diberikan.

 

SE IRING WAKTU JUGA BERPERAN SEBAGAI ORGANISASI BANTUAN HUKUM.

Organisasi bantuan hukum memegang peran penting dalam sistem peradilan, terutama dalam memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Di Indonesia, undang-undang telah menetapkan bahwa setiap warga negara yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum.

Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi bekerja sama dengan pengadilan untuk menyediakan layanan ini, termasuk pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam mengurangi stigma negatif tentang pengadilan dengan menyediakan layanan hukum yang bebas biaya bagi rakyat miskin, sesuai dengan amanat dari Penyelenggara Negara. Dengan demikian,

keberadaan organisasi bantuan hukum sangat vital dalam mendukung prinsip kesamaan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Reclasseering di Indonesia merujuk pada Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI), sebuah organisasi kemanusiaan yang independen dan non-politik. Organisasi ini berfokus pada peningkatan harkat dan martabat manusia melalui penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan karakter bangsa.

Berdiri sejak tahun 1931, Reclasseering Indonesia telah berkontribusi dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara ini. Sejak kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah pada tahun 1954 mendapatkan pengesahan dengan mengunaka nama organisasi LMR-RI juga memperluas jaringannya secara internasional, menunjukkan komitmennya terhadap kerjasama global dalam bidang kemanusiaan.

SEIRING TANTANG KEMANUSIAAN.

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kerjasama global dalam bidang kemanusiaan, termasuk dalam konteks reclasseering atau rehabilitasi sosial. Melalui berbagai inisiatif dan kerjasama dengan entitas internasional, Indonesia berupaya memajukan prinsip-prinsip kemanusiaan dan Hukum Humaniter Internasional. Sebagai contoh, Indonesia telah terlibat dalam pembahasan resolusi di Sidang Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan pemajuan prinsip Hukum Humaniter Internasional dan penanganan pengungsi serta pencari suaka dengan prinsip non-refoulement. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memberikan kontribusi terhadap entitas kemanusiaan dalam sistem PBB, seperti Central Emergency Response Fund (CERF) yang dikelola

UNOCHA. Komitmen ini mencerminkan aspirasi Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih manusiawi, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Dengan kerjasama strategis yang terus diperkuat, Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat global, khususnya dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

TENTANG SOSIAL

Rehabilitasi sosial di Indonesia merupakan proses penting yang bertujuan untuk refungsionalisasi dan pengembangan individu agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan arah kebijakan dan strategi program rehabilitasi sosial untuk periode 2020-2024, yang mencakup berbagai aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, terapi, perawatan sosial, dan dukungan keluarga. Program ini dirancang untuk membantu individu yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk lanjut usia terlantar, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan. Selain itu, upaya reintegrasi juga dilakukan melalui asesmen komprehensif, pendampingan, dan fasilitasi hak sipil serta akses kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam perkembangan nya periode tahun tahun 1956 – 2008 LMR-RI / Reclasseering Indonesia dan memiliki tujuan mulia untuk mengangkat harkat dan martabat manusia melalui penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Organisasi ini bersifat independen dan non politik partisan, dengan jaringan yang tidak hanya eksis di seluruh provinsi di Indonesia tetapi juga memiliki koneksi internasional.

MEMILIKI SEJARAH.

Reclasseering di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks yang terkait erat dengan sistem hukum dan perjuangan kemerdekaan. Konsep ini berkembang dari upaya untuk memberikan bimbingan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam masyarakat secara produktif dan bermartabat. Sejarah Reclasseering di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan diberlakukannya Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, yang kemudian diikuti oleh berbagai peraturan dan keputusan yang mengatur pelaksanaannya.

Pada masa kemerdekaan, Reclasseering terus berkembang dan mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Penetapan Nomor: J.A.5/105/5 pada tanggal 12 November 1954, yang diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Nomor: 90 pada tanggal 31 Desember 1954 dan Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor: 105 tahun 1954. diberikan pengakuan sebagai Badan Peserta Hukum, memiliki motto Untuk Negara dan Masyarakat.

berkelanjutan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., No. AHU.39-AH.01.07 TAHUN 2009. Tgl.25 Maret 2009. Berita negara no.33/2009. Lembaran negara no.24/2009 tgl. 24 april 2009. Kemudian Surat Keputusan Kemenkumham RI No.AHU-0001751.AH.01.08 Tahun 2022, Tanggal, 21 September 2022. Berita Negara No. 576/2022 Tanggal. 22 November 2022

Namun, seiring waktu, mungkin terjadi kebingungan dan pertanyaan mengenai status resmi dari Reclasseering di Indonesia, terutama karena adanya beberapa organisasi yang mengklaim sebagai representasi resmi tanpa pengakuan yang sah dari pemerintah.

Setelah sepeninggal Achmad Lulang, SH  pada tahun 2022 kemudian di gantikan kepada bapak Ketua Umum Dahlan Lulang,S.H.,M.H.

Pentingnya transparansi dan publikasi resmi tentang status dan aktivitas Reclasseering tidak dapat diremehkan, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan publik dan legitimasi dari organisasi tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Publikasi resmi juga membantu dalam memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau salah paham mengenai entitas mana yang merupakan wakil resmi dan sah dari Reclasseering di Indonesia. Organisasi yang diakui secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam berbagai keputusan resmi, adalah yang memiliki otoritas untuk menjalankan program Reclasseering sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa informasi tentang Reclasseering dan statusnya disampaikan kepada publik secara jelas dan akurat. Ini tidak hanya membantu dalam menjaga integritas sistem hukum tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dihormati dan dipromosikan. Dengan demikian, publikasi resmi dari pemerintah tentang Reclasseering dapat dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan rehabilitasi dalam masyarakat.

FOKUS.

adalah sebuah organisasi yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.

Organisasi ini memainkan peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, memberikan dukungan dan advokasi bagi mereka yang ingin membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani hukuman.

Juni 2022 Meninggalnya Achmad Lulang menandai momen menyedihkan bagi organisasi tersebut, beliau yang merenovasi kembali dari nama organisasi LMR-RI (Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia) menjadi (RI)  Reclasseering Indonesia pada tahun 2009 , sebab nama RI tersebut nama awal pembentukan sebelum Indonesia merdeka.

Keberhasilan Ketua umum achmad Lulang kala itu menjadi tonggak kesusksesan.  Dangan dukungan  para anggotanya, karena ia adalah pemimpin penting dalam mengadvokasi reformasi hukum dan sistemis dalam upaya reklasifikasi negara.

Kontribusinya di bidang ini sangat berperan dalam memajukan tujuan Reclasseering Indonesia, dan warisannya kemungkinan akan terus mempengaruhi arah dan kebijakan organisasi ini.

Pekerjaan Reclasseering Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang telah menjalani hukumannya diberikan kesempatan yang adil untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, mengurangi residivisme dan mendorong pendekatan keadilan yang lebih rehabilitatif. Hilangnya seorang pemimpin seperti Lulang merupakan pengingat akan kebutuhan akan individu yang berdedikasi di bidang reformasi peradilan pidana. Meskipun rincian seputar sepninggalnya biasa saja di sebabkan sakit di rumah sakit, jelas bahwa dampaknya terhadap organisasi dan misinya akan dikenang. Organisasi ini terus menjunjung tinggi prinsip dan tujuan yang diperjuangkan Lulang, berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

semoga catatan singkat ini menjadi renungan Sekilas,  dari ASRIZAL

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button